Ibarat sebuah buku, sejarah perekonomian Indonesia bagaikan cerita novel romantis yang penuh dengan drama dan “intrik-intrik” yang tidak selalu tampak indah di pelupuk mata.
Tensi ketegangan akibat gejolak perekonomian sempat mencapai klimaksnya saat terjadi krisis multidimensi pada 1997/1998, yang memaksa berakhirnya dominasi rezim Orde Baru. Pada bagian selanjutnya di era reformasi, kisah-kisah mengenai perekonomian Indonesia memasuki babak baru yang terkesan begitu membahagiakan. Fenomena mengenai perkembangan perekonomian ditandai dengan menguatnya faktor- faktor fundamental makroekonomi, seperti terjadinya penahapan pertumbuhan ekonomi, inflasi menjadi lebih terkendali, tingkat kemiskinan terus mampu ditekan, dan tingkat pendapatan yang terus bergerak meyakinkan.
Gambaran terbaru pada faktor-faktor fundamental makroekonomi yang cukup kuat pada beberapa indikator dapat disimak dari hasil pembangunan tahun 2015 sebagai berikut. Di tengah gejolak perekonomian global yang disebabkan banyaknya spekulasi mengenai suku bunga The Fed yang menyebabkan nilai dolar terus merangsek ke atas, Indonesia masih tetap mampu menikmati pertumbuhan ekonomi meskipun tidak sekencang pada tahun- tahun sebelumnya.
Hingga pengujung 2015, pertumbuhan ekonomi Indonesia selama setahun ke belakang mampu diperbaiki hingga mencapai agregat 4,79%. Dari segi pengendalian harga melalui indikator inflasi juga tetap terkontrol dengan capaian 3,35%, meskipun pada periode yang sama diwarnai fluktuasi pada harga BBM. Pada sisi neraca perdagangan ekspor-impor 2015, Indonesia akhirnya mampu melawan sejarah dengan meraih surplus perdagangan hingga USD7,52 miliar.
Padahal, tahun-tahun sebelumnya Indonesia dituntut untuk terus bersabar dengan pengalaman defisit perdagangan. Atas dasardasar tersebut, pemerintah era Presiden Joko Widodo tampaknya cukup lantang dalam menatap ranah pertarungan global yang semakin menjurus ke arah liberalisasi, termasuk dalam menghadapi ASEAN Economic Community (AEC) 2015. Namun dari sekian hasil yang cukup positif pada fundamental makroekonomi, masih terselip kekhawatiran dari sisi pemerataan kesejahteraan yang dapat menggerogoti kestabilan ekonomi nasional.
Hal ini direfleksikan berdasarkan rasio indeks gini yang masih konstan pada angka 0,41. Jika dilihat dari capaian indeks tersebut, tentu bukan hal yang menggembirakan karena catatan dari Bank Dunia jurang ketimpangan kesejahteraan di Indonesia kini semakin melebar, 15 tahun silam indeks gini kita masih berada pada poin 0,31.Laju ketimpangan kesejahteraan di Indonesia bahkan terekam yang paling cepat di antara negara-negara di kawasan Asia-Pasifik.
Jumlah penduduk miskin terdata ikut meningkat dalam setahun terakhir dari 27,73 juta orang menjadi 28,51 juta orang. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) juga tidak berhasil ditekan karena terjadi kenaikan dari 5,94% pada 2014 menjadi 6,18% pada 2015.
*** Dari fenomena ini, patut dipertanyakan apakah hasil dari proses pembangunan mampu dinikmati seluruh kalangan masyarakat? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, dapat kita amati dari struktur distribusi pendapatan nasional dengan metode pendekatan yang disusun Bank Dunia (World Bank). Bank Dunia mengklasifikasi struktur distribusi pendapatan terbagi menjadi tiga golongan, yakni penduduk dengan pendapatan 40% ke bawah, 40% menengah, dan 20% ke atas.
Hasil indikator pemerataan pendapatan pada 2014 melalui publikasi Susenas BPS menunjukkan, penduduk dengan tingkat pendapatan 40% ke bawah menikmati 17,12% pendapatan nasional. Dengan porsi tersebut, jika kembali menggunakan parameter yang disusun oleh Bank Dunia memang dapat dikatakan bahwa ketimpangan pendapatan di Indonesia dikategorikan rendah karena menembus angka ≥ 17%.
Sisanya dibagi oleh penduduk kategori pendapatan menengah dengan porsi pendapatan sebesar 34,6% dan kategori pendapatan tinggi yang memperoleh porsi 48,27% dari total pendapatan. Dalam perkembangan berikutnya, akhir 2015 kemarin Bank Dunia kembali merilis berita yang terasa begitu menyesakkan dada. Mengapa demikian? Karena berdasarkan liputan tersebut, pada kenyataannya 1% orang kaya mampu menguasai 50,3% total kekayaan di Indonesia.
Berita ini tentu saja menggambarkan tingginya angka disparitas antarpenduduk yang ada di Indonesia. Bank Dunia sekaligus menjelaskan bagaimana sumber-sumber ketimpangan terus bergerak seperti gumpalan bola salju.
Sedikitnya ada empat penyebab dasar yang perlu ditanggulangi: Pertama, kesempatan akses hidup layak. Kedua, ketidaksetaraan mata pencarian. Ketiga, menggelembungnya kekayaan pada segelintir orang yang kemudian diwariskan pada generasi berikutnya. Keempat, kerentanan penduduk yang cukup tinggi terhadap gejolak ekonomi. (bersambung )
Candra Fajri Ananda
Dekan dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Brawijaya