MALANG – Hari ini (27/9/2019), Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Binsis Universitas Brawijaya menggelar visitasi akreditasi BAN-PT yang diasesori oleh Prof. Mahfud Solihin (Universitas Gadjah Mada) dan Dr. Sylvia Veronica (Universitas Indonesia), yang  bertempat di Aula Gedung Utama lantai 3 FEB UB.

Ketua Jurusan Akuntansi FEB UB, Dr. Roekhudin, Ak., CSRS, CA. menyampaikan visinya untuk menjadikan Program Studi S1 Akuntansi bereputasi internasional, yang mengintegrasikan semangat kewirausahaan dan nilai-nilai profesional dalam pendidikan dan riset akuntansi seta dilandasi oleh kesadaran ketuhanan, kemanusiaan dan lingkungan.

Sesuai dengan fokusan jurusan Akuntansi yang tertuang dalam Rencana Strategis Program Studi S1 Akuntansi di tahap ketiga ini (2017-2021) adalah memiliki reputasi unggul dan budaya saing tinggi di tingkat internasional.

Maka untuk mencapai rencana tersebut, jurusan Akuntansi memiliki beberapa sasaran dan strategi pencapaian, diantaranya terakreditasi A oleh BAN-PT, memperoleh akreditasi internasional oleh ACCA dan ABEST 21, memiliki rata-rata masa tunggu kerja yang semakin singkat, rata-rata IPK 3.25, dan rata-rata lama studi 4 tahun.

Tidak hanya itu, jurusan Akuntansi FEB UB selalu melakukan penyesuaian dan adaptasi dengan perkembangan teknologi, melalui pengembangan software APIK untuk pelaksanaan ujian kompetensi mahasiswa secara daring, penyesuaian struktur kurikulum, serta menghadirkan lingkungan kerja dan belajar yang kondusif melalui Sistem Tata Pamong.

Beberapa hari yang lalu jurusan Akuntansi FEB UB juga telah melangsungkan kerjasama internasional, yakni dengan GSB USM dan ARI UiTM Malaysia. Untuk kedepannya jurusan akan terus menjalin kerjasama yang baik dan berkelanjutan, baik dengan lembaga pemerintah maupun non pemerintah, baik dengan universitas dalam negeri maupun luar negeri.

Dalam visitasi ini, tim asesor melakukan diskusi holistik dan klarifikasi data, serta melakukan wawancara dengan alumni, pengguna, mahasiswa, dan dosen Akuntansi FEB UB.

“Dengan selalu mengandalkan sumber daya manuisa yang kompeten, 7 pengajar memiliki jabatan Guru Besar, 26 pengajar tetap bergelar Doktor, dan 25 pengajar bergelar Magister, yang telah mengikuti sejumlah kegiatan ilmiah sekaligus menorehkan prestasi di tingkat nasional dan internasional, Jurusan Akuntansi FEB UB siap bertransformasi untuk saat ini dan masa yang akan  datang”kata Roekhudin.

Tim Futsal Jawa Timur Pada POMNAS 2019

Malang – Yuliani Khoirun Nikmah, mahasiswi Ilmu Ekonomi angkatan 2017 berhasil mencatatkan prestasi membanggakan. Tergabung dalam Tim Futsal Putri Jawa Timur pada POMNAS (Pekan Olahraga Mahasiswa Nasional), Yulia berhasil mengantarkan timnya menjadi juara 2 di ajang tersebut. POMNAS 2019 kali ini sendiri dilaksanakan di Jakarta.

Yuliani Mahasiswi Ilmu Ekonomi

Yulia mengungkapkan bahwa sebenarnya persiapan tim ini hanya sekitar 2 minggu. Ditambah dengan waktu latihan yang bentrok dengan kuliah, serta tempat latihan di Surabaya yang jauh dengan kuliah di Malang, menjadi beberapa kendala yang dihadapi oleh Yulia selama tergabung dalam tim ini.

Meskipun demikian, tekad dan semangat juang Yulia dan tim yang tak pernah lelah akhirnya terbayarkan dengan meraih peringkat 2 pada cabang futsal putri. “Bersyukur diberi kesempatan untuk bergabung membela nama Jawa Timur”, ujarnya. Yulia juga berpesan bahwa jangan pernah berhenti memperjuangkan cita-cita, dan terus kejar impian. “Dengan terus berdoa, berusaha, dan belajar, akan menghantarkan kita menuju impian untuk membahagiakan orang-orang tersayang”, ungkapnya. Yulia menutup dengan sebuah pesan “Kuliah tetap jalan, tapi hobby jangan pernah diberhentikan”.

Delegasi FEB Meraih Juara 2 pada Cabang Seriosa ORSIM BRAWIJAYA 2019

Oktavianus Mahasiswa Ilmu Ekonomi

Malang – Oktavianus mahasiswa Ilmu Ekonomi FEB UB angkatan 2018 berhasil membawa nama FEB harumdikancah ORSIM BRAWIJAYA. Oktavianus berhasil meraih juara 2 pada cabang lomba seriosa dengan membawakan 2 lagu yakni Kisah Mawar di Malam Hari dan Puisi Rumah Bambu.

Meskipun persiapan kurang dari 1 bulan dan terkendala latihan yang sangat mepet dengan hari H, ditambah pada saat yang bersamaan kondisi tidak terlalu fit, namun Oktavianus tetap bersyukur dapat mencapai hasil ini dengan semangat dan tekad menampilkan penampilan yang maksimal.

Oktavianus berpesan bahwa kita harus tetap percaya diri dengan segala yang telah kita miliki, serta tetap perlu mengembangkan talent yang telah ada. “Dengan begitu berarti kita telah mensyukuri nikmat Tuhan. Jangan lupa selalu sabar, berdoa, dan tekun dalam setiap proses latihan.”, ujarnya.

Malang – Satu lagi mahasiswa asal FEB yang berhasil mengibarkan bendera kejayaan. Kali ini kabar prestasi tersebut berasal dari Ignatius Reynara mahasiswa Ilmu Ekonomi 2018. Dengan membawakan lagu Afgan – Bunga Terakhir serta Judika – Jikalau Kau Cinta, Rey berhasil mencapai peringkat ke-2 pada cabang Vocal Solo Putra dalam ajang ORSIM BRAWIJAYA 2019.

Kendali sempat terkendala dengan masalah latihan yang harus ekstra keras karena berbeda sehari dengan lomba band, ditambah banyaknya lagu yang harus dihafalkan, namun Rey memiliki tips dan trick tersendiri untuk mencapai kesuksesannya.

Rey mengatakan bahwa tips dan trick yang membuatnya bisa mencapai kejayaan adalah dengan menjaga kualitas suara serta memilih lagu yang sesuai karakter dari diri. Ditambah dengan penghayatan sehingga dirinya dapat masuk dan merasakan lagu tersebut. “Untuk teman-teman, jangan takut untuk mencoba. Kalah menang itu biasa, jadikan sebagai pengalaman saja”, tutup Rey.

Jum’at (12/10/2019), telah berlangsung acara Penutupan KKN Tematik Jurusan Akuntansi FEB UB di Dusun Rejoso, Desa Junrejo, Kota Batu.  Selama 45 hari, 12 mahasiswa KKN Tematik mendampingi 43 pelaku UMKM di Dusun Rejoso untuk melakukan pencatatan dan pembukuan sederhana.

Acara penutupan dihadiri oleh pelaku UMKM Dusun Rejoso, perangkat Desa, dan dosen Jurusan Akuntansi FEB UB. Endang Mardiati, SE., M.Si., Ak, Kaprodi S1 Akuntansi FEB UB menyampaikan terimakasih kepada seluruh warga dan berharap kerjasama ini akan tetap berlanjut kedepannya.

Dalam kesempatan ini, Bapak Sukirno, Koordinator UMKM Dusun Rejoso juga turut menyampaikan terimakasih karena telah memberikan kesempatan untuk Rejoso menjadi dusun binaan program KKN Tematik Akuntansi. “Harapannya pembukuan UMKM dapat lebih bagus”ujarnya.

Dalam acara penutupan ini, terdapat penyampaian materi mengenai PP Nomor 23 tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu oleh Devy Pusosari, SE., M.Si., Ak.

Devy menyampaikan bahwa pajak UMKM saat ini adalah 0,5%. Beliau menyampaikan, apabila UMKM tidak memperoleh pendapatan penjualan dalam satu bulan, tidak perlu membayar pajak, serta menghimbau pelaku UMKM untuk membayar pajak agar tidak dikenakan sanksi.

Mahasiswa KKN berhasil merumuskan SOP untuk pencatatan dan pembukuan UMKM. Pelaku UMKM berskala mikro memperoleh buku arus kas untuk mencatat penerimaan dan pengeluaran. Sementara UMKM berskala kecil, mendapatkan buku untung rugi, pencatatan inventaris dan buku arus kas. Ada pula satu UMKM yang dibuatkan program Excel untuk pembukuannya.

Tidak sedikit pula pelaku UMKM yang mulai menyadari, bahwa mencatat itu penting, salah satunya adalah Saiful Chojin. “Harapannya, semakin besar usaha, semakin baik pula pembukuannya, saya ingin punya karyawan yang khusus melakukan pembukuan”ujarnya.

FUNGSI pajak sangat vital dan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan umum, pengaturan ekonomi, pemerataan pendapat, dan peningkatan pembangunan. Hal itu menyebabkan setiap negara menghendaki agar pemungutan pajak dapat terlaksana dengan baik. Apalagi penerimaan negara dari sektor pajak menjadi salah satu indikator kunci keberhasilan pemerintah.

Dalam pemungutan pajak patut diperhatikan mengenai ketelitian dan kebenaran administrasi dan fiskus (aparatur pajak). Hal ini berkaitan dengan munculnya ketidakpuasan dari wajib pajak yang tidak mau menerima tindakan fiskus sehingga menimbulkan sengketa antara wajib pajak dan fiskus.

Sengketa pajak sangat terbuka mengingat wajib pajak sering berpendapat untuk mengupayakan membayar pajak dengan sekecil mungkin bahkan menghindar diri dari kewajiban untuk membayar pajak, sedangkan fiskus sebagai pemungut dibebani pemasukan negara dari pajak yang sangat besar.

Para peneliti di bidang perpajakan telah menaruh perhatian besar pada pemikiran klasik tentang keadilan di bidang perpajakan, antara lain dipengaruhi pemikiran Adam Smith di abad ke-18 dan Richard Musgrave di abad ke-20. Adam Smith dalam bukunya An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations (1776) antara lain menyatakan suatu sistem perpajakan yang baik harus memenuhi kriteria yang dikenal sebagai canons of taxation, yang terdiri atas empat kriteria yang dikenal sebagai four criteria for a good tax, yaitu equality, convenient, certainty, dan economy.

Pajak Ekonomi Digital
Munculnya on demand-service (seperti transportasi online), financial technology (fintech), hingga jual-beli online (e-commerce) merupakan berbagai kegiatan ekonomi berbasis digital yang mampu mengakomodasi dinamika kegiatan ekonomi masyarakat di masa kini.

Tak hanya itu, cara pembayaran yang lebih mudah dan cepat pun kini banyak ditawarkan. Sistem pembayaran cash on delivery, virtual account hingga berbagai pembayaran lewat perusahaan fintech telah mendorong bisnis e-commerce terus berkembang pesat.

Indonesia sendiri menduduki peringkat ketiga sebagai negara dengan transaksi digital terbesar setelah China dan India. Posisi ketiga tersebut tak lepas dari fakta bahwa terdapat sekitar 170 juta pengguna internet aktif di Indonesia (Kontan, 2019).

BPS menunjukkan pada tahun 2015, sektor ini mampu berkontribusi sebesar 7,2% terhadap total PDB sebesar Rp225 triliun dan tumbuh 10% setiap tahun (yoy). Bahkan, pada tahun 2016 bila dibandingkan dengan India sebagai negara yang juga mengalami perkembangan pesat dalam transaksi online, pertumbuhan penjualan Business to Consumers dalam e-commerce Indonesia berada di atas India dan China sekaligus di mana angka pertumbuhan penjualan transaksi online Indonesia sebesar 22%, India 18,3%, dan China 16,6% (INDEF, 2018).

Tak hanya itu, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan menyebutkan bahwa ekonomi digital pada 2018 mencapai sekitar USD27 miliar atau sekitar Rp391 triliun. Sekitar 49% transaksi digital di Asia Tenggara terjadi di Indonesia.

Peningkatan e-commerce di Indonesia diperkirakan akan terus meningkat seiring dengan berkembangnya jumlah pengusaha dan pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) di Tanah Air. Adanya transformasi aktivitas ekonomi masyarakat yang melibatkan transaksi perdagangan di dalamnya, maka pemerintah dituntut untuk mampu menjawab tantangan baru yang dihadapi terkait pajak terhadap ekonomi digital.

Kegiatan ekonomi digital sangat berbeda dengan kegiatan ekonomi konvensional yang ada selama ini. Oleh sebab itu pemerintah diharapkan dapat memberikan regulasi yang adil, kompetitif, memberi kepastian hukum, memudahkan kepatuhan pajak dan miliki sistem yang baik di era ekonomi digital kini.

Belum lama ini Kementerian Keuangan telah mengeluarkan (PMK) Nomor 210/PMK.010/2018 tentang Perlakuan Perpajakan atas Transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik. Peraturan tersebut diperuntukkan bagi para pelaku e-commerce di Indonesia, termasuk pembuat konten di media sosial (selebgram) dan youtuber.

Sayangnya, regulasi pajak tersebut masih memiliki berbagai permasalahan dari mulai kompleksitas karakteristik ekonomi digital, belum terciptanya level playing field antara platform transaksi formal dan informal, hingga masih kurangnya sosialisasi kepada masyarakat. Sampai pada akhirnya, PMK 210 dicabut sebelum diberlakukan. Oleh sebab itu, hingga kini ekonomi digital masih belum memiliki koridor hukum yang jelas.

Semakin pesatnya perkembangan teknologi di berbagai negara menyebabkan permasalahan regulasi perpajakan terhadap ekonomi digital menjadi tantangan yang dihadapi oleh hampir semua negara di dunia. Bahkan, permasalahan pajak lintas negara juga hingga kini masih menjadi concern berbagai negara di dunia.

Banyak negara sedang mengkaji aturan baku mengenai pajak digital. Beberapa negara yang tergabung dalam OECD (Organisasi Kerjasama Ekonomi dan Pembangunan) selama ini mengalami kesulitan untuk memungut pajak dari pelaku bisnis digital dan perusahaan e-commerce dengan skala internasional karena terhalang perjanjian pajak dengan negara lain (tax treaty).

Beberapa negara yang telah menerapkan regulasi untuk mengatur pajak terhadap e-commerce di antaranya adalah India. Negara tersebut telah menerapkan skema equalization levy rules (EQL) yang merupakan pajak yang berada di luar lingkup pajak penghasilan yang dipungut atas imbalan yang diterima atau seharusnya diterima atas jasa-jasa tertentu yang diatur pada peraturan EQL.

Selanjutnya, EQL dikenakan terhadap pembayaran dari Subyek Pajak Dalam Negeri (SPDN) kepada Subyek Pajak Luar Negeri (SPLN) yang memenuhi ambang batas. Namun, skema ini memiliki kelemahan. Hal ini karena EQL masuk di dalam kategori penerimaan negara bukan pajak (PNBP) (Az’mi, 2019).

Negara lain yang juga telah menerapkan pajak untuk e-commerce ialah Australia, Inggris, Korea Selatan, dan China. Australia dan Inggris telah menerapkan diverted provit tax (DPT) terhadap perusahaan SPLN masing-masing di Australia sebesar 10% terhadap jumlah laba yang dianggap telah dialihkan SPLN, dan di Inggris sebesar 19% dari keuntungan yang dialihkan (diverted profits) oleh perusahaan.

Selanjutnya Korea Selatan dan China menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) yang masing-masing di Korea Selatan sebesar 10% dari nilai transaksi dan di China sebesar 2% (selama sekian tahun) lalu menjadi 5% (dalam sekian periode) dari nilai transaksi.

Menata sistem pajak di era ekonomi digital memang bukan hal yang mudah. Namun semakin pesatnya pergeseran aktivitas ekonomi menuju ekonomi digital juga menuntut pemerintah untuk segera merumuskan sistem perpajakan yang tepat untuk transaksi online.

Mengingat transaksi online masih memiliki kompleksitas permasalahan yang cukup tinggi dari berbagai sisi, dalam perumusannya pemerintah perlu mengajak pihak terkait agar menghasilkan kebijakan yang komprehensif dan tersinkronisasi. Adapun kementerian dan lembaga-lembaga tersebut di antaranya Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perhubungan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Kementerian Koperasi dan UKM, Pos Indonesia, Asperindo, IdEA, dan lain-lain.

Untuk itu, kita perlu menunggu gebrakan kabinet baru yang akan di bentuk dalam beberapa minggu ke depan di periode II Presiden Joko Widodo (Jokowi). Perlu kebijakan yang tidak biasa (breakthrough) agar menghasilkan kebijakan perpajakan yang efektif dan efisien untuk menghasilkan kinerja perpajakan yang lebih baik lagi dan tentu secara paralel capaian pembangunan yang lebih baik lagi. Wallahua’lam.

Candra Fajri Ananda
Dosen dan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

Tim yang beranggotakan Ahmad Miskatul Qulub (FEB 2017), Firdaus Finuliyah (FEB 2018), Saqian Putra Andeskara (FEB 2018), Vina Sri Astuti (FEB 2017), Gio Apri Naldi (FEB 2018), dan Ananda Putra Aryastya (FEB 2018) berhasil meraih Gold Medal dalam acara WINTEX (World Invention Technology Expo).

Acara yang diikuti oleh peserta dari berbagai penjuru dunia ini dilaksanakan di Taman Mini Indonesian Indah Jakarta, pada Selasa-Sabtu (8/10/2019-12/10/2019). Enam mahasiswa ini memiliki ide untuk membuat Produk Keramik Budaya (PRABU), yakni perpaduan keramik dengan budaya daerah sebagai upaya pelestarian kebudayaan berbasis digital di Malang.

Laki-laki yang kerap disapa Amiq, menceritakan bahwa ide tersebut muncul dari adanya permasalahan di Kampung Keramik Dinoyo Malang, yang mengalami kemunduran hingga saat ini hanya tersisa empat pengrajin saja. “Karena kurangnya regenerasi, anak mudanya tidak mau melanjukan usaha oraangtuanya”ujar Amiq.

Namun, saat pemuda di Kampung Keramik Dinoyo diwawancara, ternyata mereka sebenarnya ingin belajar, hanya saja medianya dirasa kurang menarik, karena hanya menggunakan buku. Sehingga mucul ide PRABU, kombinasi keramik dengan budaya daerah yang dibuat semenarik mungkin dalam bentuk komik, serta dilengkapi dengan augmented reality.

Sebelum ini, mereka juga mengikuti ajang yang sama, yang diadakan FTP UB, dan berhasil meraih Bronze medal. “Semoga bisa mengenalkan daerah kita, sekaligus memberikan kontribusi untuk mengatasi permasalahan yanga ada”ujar Amiq.

Delegasi Akuntansi UB saat meraih penghargaan Juara Pertama Olimpiade Akuntansi tingkat Nasional

FEB UB, Malang – Mahasiswa Akuntansi Universitas Brawijaya yaitu (dari kanan) Andre Novian Megantara, Eka Rofi Mulyana dan Della Ramadhani Safira, berhasil meraih posisi pertama dalam ajang Olimpiade Akuntansi berskala Nasional “Kesatuan Accounting Battle 4th” yang diselenggarakan oleh Kesatuan Accounting Club yang mewakili Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan Bogor dengan tema “Conquer the Throne”, Lomba ini diadakan pada 08 – 10 Oktober 2019.

Menurut Andre (perwakilan Tim), Alasan mengikuti lomba ini adalah dikarenakan ingin mengembangkan diri dalam hal peningkatan pengetahuan, keterampilan, dan kreatifitas melalui kompetisi olimpiade Akuntansi disamping tawaran hadiah yang begitu menggiurkan yaitu berkesempatan internship (magang) di salah satu KAP Big Four yaitu Price water house Coopers (PwC) bagi yang berhasil menjadi juara pertama.

Tidak mudah untuk meraih juara pertama dalam ajang ini, diperlukan persiapan yang matang sebelum menghadapi berbagai tantangan saat mulai bertanding, “Dari berbagai tahapan lomba yang dihadapi, tantangan yang dihadapi adalah keterbatasan waktu yang diberikan panitia dinilai terlalu cepat di setiap babaknya sehingga pengerjaan soal di beberapa tahap dirasa kurang maksimal. Namun hal itu bukan menjadi alasan bagi tim UB 1 sebagai perwakilan Universitas Brawijaya untuk tidak memberikan jawaban terbaik di setiap babaknya. Dengan modal kepercayaan diri dan optimisme lah yang kemudian  membuat tim UB 1 akhirnya bisa berhasil lolos di tiap babaknya bahkan meraih gelar juara 1 di perlombaan ini.” – Papar Andre.

Terus berlatih, tidak pantang menyerah, serta tidak mudah berpuas diri meskipun telah meraih juara pertama, besar harapan Andre dan Tim agar selalu dapat meningkatkan kemampuan dan keterampilannya di bidang Akuntansi ,”Harapan ke depan semoga hasil yang diperoleh ini dapat menjadi acuan bagi para anggota tim UB 1 untuk bisa senantiasa meningkatkan kemampuan dan keterampilannya di bidang Akuntansi. Dan semoga dapat menjadi inspirasi bagi yang lain terutama yang berkeinginan untuk mengikuti olimpiade Akuntansi di seluruh Indonesia.” – Ujar Andre.

Andre dan Tim tak lupa memberikan tips dan motivasi kepada Mahasiswa FEB UB, khususnya Mahasiswa Auntansi FEB UB agar tidak mudah putus asa dalam mengikuti setiap ajang olimpiade, “Bagi mahasiswa lain yang ingin mengikuti kompetisi Olimpiade Akuntansi tentu harus mempersiapkan materi dengan baik. Tidak hanya perkuat teori saja melainkan keterampilan seperti berhitung secara cepat juga sangat dibutuhkan dalam setiap Olimpiade Akuntansi. Selain itu bentuk mental kalian agar jangan sampai pesimis duluan dengan lawan-lawan kalian nantinya. Usahakan yang terbaik dan maksimal di setiap babaknya, serta tidak lupa juga untuk berdoa dan meminta restu kepada orang tua.”. – Ujar Andre dengan semangat.

ADAM Smith dalam teorinya mengemukakan bahwa perekonomian akan berjalan sendiri dan mampu menyesuaikan diri menuju titik keseimbangan menurut mekanisme pasar. Adam Smith juga menyebutkan bahwa tarik-menarik kekuatan dalam sistem perekonomian tersebut dikendalikan oleh the invisible hand sehingga tidak memerlukan banyak campur tangan pemerintah.

Namun munculnya pasar persaingan tidak sempurna dengan informasi asimetris dan eksternalitas serta adanya barang publik merupakan wujud kegagalan pasar sebagaimana ide Adam Smith yang menyebabkan alokasi sumber daya pada masyarakat tidak efisien. Oleh sebab itu kehadiran pemerintah dalam aktivitas perekonomian diperlukan untuk dapat mengurangi dampak dari kegagalan pasar sehingga tujuan kesejahteraan dan keadilan pada masyarakat bisa tercipta.

Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat ketimpangan ekonomi penduduk Indonesia yang diukur berdasarkan pengeluaran penduduk Indonesia berada di level 0,382 pada Maret 2019. Level tersebut merupakan yang terendah sejak 5 tahun terakhir.

Rasio dini Indonesia tersebut mengalami penurunan sebesar 0,002 poin bila dibandingkan dengan rasio gini September 2018 yang sebesar 0,384. Adapun bila dibandingkan dengan Maret 2018, rasio gini tercatat menurun 0,007 poin dari 0,389. Angka tersebut juga relatif rendah bila dibandingkan dengan emerging economies lain seperti Tiongkok dan Brasil.

Namun jika dilihat dari kepemilikan asetnya, tingkat ketimpangan aset di Indonesia masih terbilang tinggi. Berdasarkan data Credit Suisse (2018), ketimpangan berdasarkan kekayaan, 1% orang terkaya di Indonesia menguasai 46,6% kekayaan nasional, meningkat dari 45,4% pada 2017.

Posisi Indonesia pada 2018 terburuk kelima di dunia. Adapun 10% orang terkaya di Indonesia menguasai 75,3% kekayaan nasional, terburuk keenam di dunia.

Data tersebut juga sejalan dengan fakta bahwa mayoritas dana perbankan semakin terkonsentrasi hanya di sebagian kecil rekening. Selain itu skema bank tanah dan penguasaan properti hingga jumlah High Net Worth Individual (HNWI) di Indonesia yang meningkat pesat juga merupakan indikasi adanya kepemilikan aset yang tidak merata.

Kondisi di atas semakin memperjelas bahwa persoalan kemiskinan di Indonesia terletak pada ketimpangan penguasaan aset dan kekayaan di mana kekayaan tersebut hanya terkonsentrasi pada sekelompok orang saja. Aset yang dimiliki kelompok keluarga sangat kaya akan terus-menerus terakumulasi dari generasi ke generasi.

Akibatnya akumulasi kekayaan antargenerasi tersebut berakibat pada timpangnya kesempatan (unequal opportunity) antarlapisan ekonomi masyarakat. Kepemilikan aset dapat menjadi salah satu faktor penentu untuk mengurangi ketimpangan.

Selama ini ketimpangan kepemilikan aset menyebabkan keluarga miskin sulit mengakses lembaga keuangan/perbankan karena tidak memiliki jaminan/aset. Sejatinya kepemilikan aset oleh masyarakat miskin dapat mendorong munculnya kegiatan ekonomi di golongan masyarakat tersebut.

Kepemilikan aset memberikan kemampuan bagi masyarakat untuk melakukan usaha dan mencegah terjadinya kemiskinan baru. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional menyebutkan bahwa tanpa aset produktif yang memadai, masyarakat ekonomi terbawah tidak dapat keluar dari kemiskinan serta tidak dapat meningkatkan pendapatannya.

Redistribusi aset mampu mempermudah usaha pemerintah untuk mengentaskan masyarakat dari kemiskinan di Indonesia. Selama ini berbagai program untuk penanganan kemiskinan telah banyak dan beragam dilakukan pemerintah pusat maupun daerah.

Tapi sepertinya seluruh program tersebut belum memberikan angka capaian yang maksimal. Selama pemerintahan Jokowi, angka kemiskinan belum mampu mencapai target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015–2019.

Pemerintah dalam RPJMN menargetkan angka kemiskinan 7–8%, tetapi hingga Maret 2019 pemerintah hanya mampu menekan angka kemiskinan hingga 9,41%. Meski angka kemiskinan telah turun pada angka 9,41%, jumlah penduduk miskin dan rentan miskin masih besar, sekitar 78,44 juta atau 29,36% dari total penduduk Indonesia (Investor Daily, 2019).

Melalui pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan berkualitas, jumlah orang miskin akan dapat ditekan. Hal itu telah terjadi di China di mana pertumbuhan ekonomi yang tinggi telah menekan angka kemiskinan di China.

Di sisi lain, jika terjadi pertumbuhan ekonomi yang tinggi tetapi jumlah kemiskinan tetap atau cenderung meningkat, bisa dibaca bahwa sektor pertumbuhan ekonomi tersebut terkonsentrasi pada kelompok masyarakat tertentu atau sektor tersebut sangat sarat kapital dan memerlukan tenaga kerja yang berkeahlian (high skilled labor).

Pengalaman Indonesia, capaian pertumbuhan ekonomi yang terhenti di angka +/- 5% ternyata belum cukup mampu untuk menekan angka kemiskinan secara signifikan. Menyikapi hal tersebut, pemerintah memberikan kebijakan penguat seperti memberikan bantuan langsung, di antaranya melalui program bantuan pangan, Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Kartu Indonesia Pintar (KIP), Bidik Misi, serta Program Keluarga Harapan (PKH) untuk dapat menekan angka kemiskinan dan pengangguran.

GCG dan Perbaikan Ekonomi
Syarat penting di dalam masuknya pemerintah dalam perekonomian tentu adalah GCG (good corporate governance). Birokrasi yang bersih dan baik menjadi syarat utama untuk keberhasilan kebijakan pemerintah. Ironisnya, kinerja birokrasi di Indonesia masih jauh dari kriteria GCG.

Candra Fajri Ananda
Dosen dan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya

MASA periode pertama pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) bersama Jusuf Kalla telah usai. Kini setelah pelantikan Jokowi dan Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden periode 2019–2024 kemarin, sejumlah asa baru publik kembali terbuka dan tumbuh terus untuk kemajuan bangsa.

Meski bukan hal yang baru bagi seorang kepala negara yang sebelumnya telah menjabat, beban kepemimpinan di periode kedua pemerintahan kini juga tampaknya bukan pula menjadi hal yang mudah di tengah pertahanan ekonomi nasional yang kian melemah, selain turbulensi ekonomi dunia yang masih masif dan penuh kejutan. Berbagai tumpukan masalah ekonomi dan sosial telah menanti untuk satu per satu segera diselesaikan dengan baik.

Salah satu tantangan ekonomi yang harus dihadapi Indonesia ialah rendahnya tax ratio. Sejak 2015 hingga 2017, tax ratio Indonesia hanya terhenti di angka 10% di mana tax ratio tahun 2017 hanya berada di level 10,8% (DJP, 2019). Pada 2018, tax ratio Indonesia sedikit mengalami peningkatan di angka 11,5%, tetapi faktanya angka tersebut masih lebih rendah bila dibandingkan dengan nilai rata-rata tax revenue to GDP ratio dunia yang berada di level 15,06% (DJP, 2019).

Pada saat bersamaan, kondisi neraca pembayaran pun sedang lemah. Data Bank Indonesia pada kuartal II-2019 mencatat bahwa neraca pembayaran mengalami defisit sebesar USD2 miliar. Rapor merah tersebut terutama disebabkan lemahnya kinerja ekspor.

April 2019, defisit neraca perdagangan tercatat menjadi yang terburuk sepanjang sejarah sehingga menekan transaksi berjalan yang sudah mengalami defisit sejak 2011. Kondisi defisit neraca pembayaran tersebut menyebabkan kemampuan negara dalam membiayai kewajiban luar negeri juga akan melemah.

Hantaman pertahanan ekonomi Indonesia juga kian berat mengingat kondisi ekonomi global yang semakin menunjukkan tanda-tanda perlambatan. Kondisi perlambatan perekonomian global tersebut antara lain terjadi akibat perang dagang Amerika Serikat (AS) dan China yang hingga saat ini masih berlangsung dan belum ada tanda-tanda para pihak mengalah.

Saat ini ekonomi China juga mulai melemah akibat perang dagang tersebut. Perlambatan ekonomi di China selanjutnya dapat menimbulkan “efek domino” terhadap kondisi ekonomi di seluruh wilayah Asia karena China merupakan mitra dagang utama bagi sebagian besar negara di kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Di tengah semakin melemahnya neraca perdagangan dan perlambatan ekonomi global, Indonesia kini juga memiliki catatan utang luar negeri (ULN) yang perlu diwaspadai. Data Bank Indonesia menunjukkan bahwa ULN Indonesia pada akhir kuartal II-2019 sebesar USD391,8 miliar atau sekitar Rp5.485,2 triliun (kurs Rp 14.000 per dolar AS). ULN Indonesia tersebut tumbuh 10,1% secara tahunan (yoy), lebih tinggi bila dibandingkan dengan pertumbuhan pada kuartal sebelumnya yang sebesar 8,1% (yoy).

Di tengah lemahnya daya tahan ekonomi dalam negeri, kinerja birokrasi sebagai motor penggerak berbagai kebijakan pun masih menjadi tanda tanya. Reformasi birokrasi yang sempat digaungkan belum juga menunjukkan adanya perubahan.

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa aparatur sipil negara (ASN) merupakan aktor yang paling banyak terjerat kasus korupsi pada 2010–2018. Pada 2018, setidaknya terdapat 454 kasus korupsi yang terjadi dengan jumlah tersangka 1.087 orang di mana 34,5% (375 tersangka) di antaranya merupakan ASN.Selanjutnya ICW juga mencatat sepanjang tahun 2004 hingga 2019 terdapat 124 kepala daerah terjerat korupsi dan tahun 2018 menjadi tahun terbanyak kepala daerah yang terjerat korupsi, yakni sejumlah 37 kepala daerah.Peran birokrasi sangat penting bagi keseluruhan aspek pembangunan. Syarat utama tercapainya prioritas pembangunan baik di pusat maupun daerah adalah tata kelola pemerintahannya.
Birokrasi yang efektif dan efisien merupakan syarat wajib (necessity) bagi keberhasilan pembangunan. Sebagaimana China, sejarah mencatat bahwa salah satu faktor yang menyebabkan pesatnya perkembangan ekonomi China ialah birokrasi yang kuat dan efektif.

Menciptakan efisiensi birokrasi melalui perubahan nomenklatur kementerian bukan menjadi solusi yang tepat untuk kondisi Indonesia saat ini. Sekilas terlihat mudah, tetapi perubahan tersebut memakan biaya dan waktu yang cukup besar.

Kebijakan tersebut juga dapat menghambat kinerja pemerintah dan kontraproduktif dengan upaya percepatan pembangunan. Berkaca dari pengalaman yang ada, setidaknya Presiden membutuhkan waktu enam bulan untuk menyelesaikan permasalahan akuntansi dan administrasi keuangan negara di setiap kementerian baru.

Berbagai kontroversi kebijakan ekonomi lainnya seperti pembangunan infrastruktur yang telah dilaksanakan secara besar-besaran selama periode pertama pemerintahan Jokowi tersebut kembali mendapatkan dana yang besar dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020, yakni mencapai Rp419,2 triliun. Angka tersebut naik 4,9% dari alokasi anggaran infrastruktur 2019 yang sebesar Rp399,7 triliun.

Perkembangan dan pembiayaan infrastruktur yang selama ini cukup masif masih menyimpan berbagai pertanyaan tentang dampak jangka pendek dan hasil langsung yang dirasakan semua pihak. Untuk itu jika belanja infrastruktur semakin besar di 2020, pertimbangan kemanfaatan jangka pendek perlu diambil untuk menjaga likuiditas pemerintah.

Melihat lemahnya kondisi perekonomian dalam negeri diiringi dengan pelemahan ekonomi global yang terus menghantam, pemerintahan Jokowi dapat memacu pertumbuhan ekonomi dalam negeri dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) atau tenaga kerja Indonesia. Namun fakta menunjukkan bahwa gap skilled dan unskilled labor masih cukup besar.

Anggaran pendidikan dalam RAPBN 2020 yang sebesar 20% sebagaimana telah diamanatkan dalam undang-undang perlu ada perbaikan dalam penggunaan alokasi dana pendidikan. Hal ini penting agar hasil yang muncul lebih baik sehingga tercipta sumber daya yang berkualitas untuk menjaga sustainability industri dan sektor ekonomi lainnya.

Perubahan kabinet baru dengan semangat baru akan membuka harapan baru. Siapa pun yang terpilih dalam susunan kabinet baru, khususnya tim ekonomi, perlu mengedepankan sikap profesional guna menjaga komunikasi dan koordinasi yang baik antarkementerian dan lembaga.

Membangun tim yang solid antarkementerian dan lembaga menjadi kunci utama untuk membangun Indonesia menjadi lebih baik. Indonesia tidak hanya membutuhkan para menteri yang ahli di bidangnya, melainkan juga harus memiliki kemampuan koordinasi yang baik.

Polemik perseteruan impor beras yang sempat terjadi antarkementerian hingga melibatkan Bulog rasanya tak perlu kembali terulang di periode yang kedua ini. Selamat bekerja Presidenku.

Candra Fajri Ananda
Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

MALANG – Sabtu (19/10/2019) telah berlangsung acara sharing session dosen dan mahasiswa S2 Akuntansi FEB UB di Aula gedung F lantai 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.
Selain dihadiri oleh 8 dosen dan 80 mahasiswa S2, acara ini juga dihadiri oleh 2 orang alumni S2 Akuntansi FEB UB. Sharing session ini membahas tentang permasalahan akademik yang sedang dihadapi oleh mahasiswa dan solusi yang diberikan oleh Program Studi.
Mulai dari masalah pembimbingan, apakah bisa dilakukan jarak jauh via email, bagaimana berkomunikasi yang baik dengan dosen pembimbing dan penguji, bagaimana membagi waktu antara kuliah dengan pekerjaan, dan masalah lainnya.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut solusi kuncinya terletak pada aspek komunikasi dengan dosen pembimbing dan penguji yang harus diperbaiki. Selain itu, komitmen mahasiswa juga perlu diperkuat agar bisa tahan banting dan menyelesaikan tesis tepat waktu, dengan masa studi tidak lebih dari 5 semester.

TERBENTUKNYA kabinet baru memberikan kesan beragam dari masyarakat. Kuatnya warna “politik akomodatif” yang dibalut dengan istilah “demokrasi gotong-royong” menimbulkan pro-kontra di masyarakat.

Beberapa menyatakan bahwa komposisi kabinet era Jokowi-Ma’ruf Amin, yang dinamakan Kabinet Indonesia Maju, merupakan kabinet terbaik. Namun tak sedikit pula yang menyatakan bahwa komposisi tersebut lebih didasari kekuatan tarik-menarik kepentingan politik.

Perbedaan pendapat, apalagi di era demokrasi, tentu hal yang lumrah. Pendapat yang sama lebih pada tantangan yang dihadapi. Untuk itu kita perlu memberikan penghargaan setinggi-tinginya kepada orang-orang yang berani mengambil tantangan dan berjuang untuk mewujudkan cita-cita bangsa.

Besar harapan publik kepada Kabinet Indonesia Maju, termasuk kepada Presiden yang memasuki periode kedua ini. Publik ingin Presiden bekerja dengan baik tanpa terjebak pada politik pencitraan dengan membuat program yang tidak biasa dan mengimplementasikannya dengan cara yang berbeda.

Selama periode pertama Jokowi, capaian pertumbuhan ekonomi selalu di kisaran 5%. Tentu jika kita ingin mengejar pendapatan masyarakat lebih dari 27 juta per bulan, sebagaimana disebutkan dalam pidato pertama Presiden, pertumbuhan ekonomi kita harus di atas angka 7% per tahun.

Pada titik ini pemerintah tidak bisa hanya mengandalkan konsumsi sebagai penopang pertumbuhan ekonomi. Investasi, ekspor yang kuat, serta stabilitas rupiah juga diperlukan untuk menopang kebutuhan pertumbuhan yang tinggi tersebut.

Creative Destruction
Inovasi adalah perubahan pada cara, pendekatan maupun instrumen dalam menyusun maupun mengimplementasikan kebijakan. Joseph Schumpeter (1883–1950) menyebut inovasi sebagai destruksi kreatif (creative destruction), yaitu aktivitas yang terus-menerus menghancurkan yang lama, serta menciptakan hal-hal baru. Dalam arti lain inovasi dalam situasi negara kita saat ini merupakan keniscayaan.

Candra Fajri Ananda
Dosen dan Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya berusaha memenuhi dan memfasilitasi mahasiswa yang ingin lulus 3.5 tahun dengan memprogram kurikulum yang hanya ada maksimal 3.5 tahun jika dilakukan sesuai dengan program. Seminar Tutorial Metodologi Penelitian merupakan wadah bagi para mahasiswa yang disediakan oleh jurusan dengan tujuan agar mampu mengerjakan skripsi sesuai dengan harapan tanpa ada hambatan mengenai ide, cara penulisan, hingga teknis skrispi.

Seminar di laksanakan dalam 4 pertemuan dan dimulai pada hari ini Jumat 18 Oktober 2019 di Gedung F Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Peserta sudah mulai memenuhi ruangan pada pukul 08.00 sesaat setelah registrasi dibuka. Antusiasme peserta terlihat cukup tinggi karena dengan kapasitas aula sebesar 275 orang jumlah partisipan yang ada mencapai 325 orang. Bahkan beberapa peserta menggunakan kursi tambahan agar bisa masuk dalam ruangan aula.

Dibimbing langsung oleh Nugroho Suryo Bintoro, SE.,M.Ec.Dev., beliau memulai pembahasan bagaimana cara mencari ide atau topik skripsi. “Carilah mata kuliah favorit kalian, selanjutnya korelasikan dengan realitas terkini”, ujar beliau. Hal ini sejalan dengan tantangan skripsi saat ini adalah bagaimana mahasiswa mampu bertahan dengan topik skripsi. Karena pastinya ada tantangan-tantangan tersendiri bagi mahasiswa saat mengerjakan. Hal inilah yang diharapkan setidaknya mahasiswa bertahan karena adanya ketertarikan meskipun ada tantangan yang cukup berat kedepannya.

Dalam seminar ini dibahas juga mengenai cara penulisan bab 1 dan bab 2. Pembahasan dilakukan dengan rinci dan mudah dipahami mahasiswa. Kegiatan ini ditutup menjelang siang hari. Seminar selanjutnya dilaksanakan pada Sabtu 26 Oktober dengan pembahasan mengenai cara penulisan metode kuantitatif dan kualitatif. (fz)

Memasuki akhir bulan Oktober adalah bulan dimana hamper mayoritas mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi sudah menyelesaikan kegiatan KKNP (Kuliah Kerja Nyata Profesi) ataupun KKNT (Kuliah Kerja Nyata Tematik). Hal ini dimanfaatkan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi untuk mengarahkan mahasiswanya untuk segera menyelesaikan skripsi. Oleh karena itu diselenggarakan kegiatan Tutorial Metodologi Penelitian kedua pada 26 Oktober 2019 yang diselenggarakan di Aula Gedung F lantai 7 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Dibuka langsung oleh Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Bapak Dr.rer.pol. Wildan Syafitri , SE., ME. Beliau menekankan untuk setiap mahasiswa untuk menekankan menyelesaikan skripsi dengan baik dan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. “Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai”, sambil beliau menjelaskan mengenai problematika judul yang terkadang menghambat mahasiswa untuk memnyelesaikan studinya.

Materi pertama yang dibahas adalah membahas mengenai cara mencari dan memanfaatkan jurnal yang tersedia. Dibimbing langsung oleh Bapak Atu Bagus Wiguna, SE., ME. Pada sesi ini beliau menjelaskan tentang bagaimana pentingnya mengutip dan mempertimbangkan penelitian terdahulu yang sudah terverifikasi. Materi kedua dilanjuktan dengan pembahasan mengenai metode kuantitatif, kualitatif, dan mix method. Diisi oleh Ibu Yenny Kornitasari, SE., ME., beliau menjelaskan bahwa yang terpenting adalah bagaimana mahasiswa mampu mencari dan mengolah data  yang tersedia.

Acara diakhiri oleh jurusan dengan pembagian check list mata kuliah yang harus ditempuh dan pembagian kartu kendali bimbingan skripsi dan seminar proposal. Jurusan menegaskan untuk mengecek terlebih dahulu mata kuliah wajib agar tidak ada kendala lagi pada saat melakukan ujian komprehensif. Acara berakhir dengan pemberitahuan aka nada tutorial metodologi penelitian ketiga dan keempat untuk selanjutnya.

IDE (Intellectual Dialogue Of Economics) merupakan acara yang diselenggarakan oleh Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonom dan Bisnis Universitas Brawijaya yang sudah terselenggara 15 tahun pada tahun ini. IDE XV pada tahun ini mengangakat tema “Inovasi Generasi Milineal Untuk Pembangunan Ekonomi Berkelanjutan Menuju Indonesia Sustainable Development Goals 2030”. “Hal ini berkaitan dengan potensi Indonesia kedepannya dalam pasar global dunia”, ujar Vivin selaku Wakil Ketua Pelaksana IDE 2019.

Adapun rangkaian acara yang akan dilaksanakan adalah Seminar Nasional pada Kamis 24 Oktober 2019 di Hall Lantai 3 UB Guest House dilanjut dengan technical meeting, keesokan harinya dilaksanakan lomba presentasi karya tulis ilmiah di Ruang Sidang Utama Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya dan dialnjutkan dengan galla dinner sekaligus pengumuman juara, dan ditutup dengan field trip yang dilaksanakan di Coban Rondo pada hari Sabtunya.

Adapun tim yang berpartisipasi pada IDE XV tahun ini diantaranya adalah dari Universitas Padjajaran Jawa Barat, Universitas Hassanudin Makassar, Univesitas Brawijaya Malang, Universitas Diponegoro Semarang, Politeknik Perkapalan Negeri Surabaya, Universitas Gajahmada, Yogyakarta, dan Sekolah Tinggi Agama Islam Surabaya.

IDE dilaksanakan setiap 2 tahun sekali dan tahiun ini seminar nasional yang diselenggarakan pada tahun ini melibatkan 3 stakeholder yang berkaitan diantaranya adalah praktisi yang diwakili pengusaha, akademisi Bapak Dias Satria yang sekaligus dosen di FEB UB, dan perwakilan dari Bank Indonesia Bapak Donanto Wibowo. (fz)

Paper Writing Conference (PWC) merupakan salah satu perlombaan dari rangkaian acara Sriwijaya Accounting National Days (SAND) 2019. Tahun ini PWC diadakan dengan perlombaan Karya Tulis Ilmiah tingkat nasional di awal penyisihan dan perlombaan utamanya yakni Conference. Paper Writing Conference (PWC) merupakan conference yang diadakan bagi mahasiswa tingkat nasional untuk menampung pemikiran mahasiswa terkait peningkatan kesejahteraan negara melalui pendidikan untuk mendorong perekonomian dan pembangunan berkelanjutan. Diharapkan dengan diadakannya Paper Writing Conference (PWC) dapat menciptakan generasi muda yang peka terhadap perkembangan di sekitarnya sehingga dapat menciptakan ide-ide kreatif yang mampu menjadi solusi dalam pembangunan berkelanjutan.

Paper Writing Confernce (PWC) adalah salah satu perlombaan dari rangkaian acara Equilibrium Science Fair (ESF) 2019 yang merupakan salah satu acara terbesar yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Kegiatan yang diselenggarakan oleh Sriwijaya Accounting National Days (SAND) 2019 saat ini antara lain Paper Writing Coference (PWC), Sriwijaya Accounting Olympiad (SAO), Acoustic Competition (ACTION), Short Movie Competition (SMC) dan Field Trip. Sesuai dengan namanya yaitu Sriwijaya Accounting National Days (SAND) merupakan acara tingkat nasional dari Ikatan Mahasiswa Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Bidang kompetisi Paper Writing Conferenve (PWC) 2019 mengundang seluruh Mahasiswa/i di seluruh Indonesia untuk mengikuti Lomba Karya Tulis Ilmiah dengan cara mengirimkan Paper yang nantinya akan diseleksi karya terbaik yang akan diundang untuk mempresentasikan Karya Paper mereka dan mengikuti conference di Universitas Sriwijaya Palembang-Sumatra Selatan. Acara ini memiliki rangkaian acara mulai pada hari Sabtu, 19 Oktober 2019 sampai hari Selasa, 22 Oktober 2019.

Adapun partisipan yang ikut dalam SAND PWC 2019 ini antara lain berasal dari. Universitas Sriwijaya, Universitas Brawijaya, Universitas Negeri Malang, Universitas Sebelas Maret, Universitas Negeri Gorotalo. Delegasi FEB UB yang ikut dalam kompetisi ini adalah M. Choiri Ikhsan dan didampingi oleh 2 orang dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Pertandingan berjalan dengan riuh dan cukup menantang dikarenakan setelah sesi presentasi para presenter dihadapkan dengan simulasi forum group discussion untuk memberikan opini dan pendapatnya dalam pengembangan Indonesia kedepannya. Dual Core Model sebagai Strategi Pengembangan Organisasi Nirlaba merupakan point dan gagasan yang diangkat oleh tim ini.

Acara ditutup dengan gala dinner dan delegasi dari FEB UB langsung memborong nominasi yang ada yaitu adalah Juara 1, Best Participant, dan Best Paper. “Semoga tahun depan kami dapat membirukan kembali Bumi Sriwijaya”, ucar Choi, panggilan akrab Choiri sambil menutup sesi wawancara. (fz)

MALANG – Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sumbang 476 proposal PKM dalam program Gerakan 1000 Proposal PKM. Angka tersebut berhasil dicapai karena adanya integrasi antara PKM Maba, PKM kelas, dan PKM mahasiswa lama.
Pencapaian ini melonjak sangat pesat dibandingkan tahun sebelumnya, dimana FEB UB hanya menyumbang 23 proposal PKM di universitas. Hal ini juga dikarenakan adanya kolaborasi antara Kemahasiswaan FEB UB, dosen FEB UB, panitia PK2MABA FEB UB, LSME FEB UB, dan PKM Center.
“Saat ini FEB UB sedang membuat kultur akademik baru untuk mahasiswa, sehingga ke depan mahasiswa sudah siap dan terbiasa untuk membuat karya tulis khususnya PKM 5 bidang. Untuk itu diperlukan kolaborasi dan dukungan semua pihak baik mahasiswa, dosen, jurusan dan pimpinan fakultas”ujar Dr. Muh. Khusaini, SE, M.Si., Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan FEB UB
Pada tahun ini, FEB UB mentargetkan 100 proposal, tapi ternyata jauh melebihi target. Dengan timeline universitas yang singkat, seluruh komponen terlibat mendiskusikan strategi untuk kemajuan PKM di FEB UB, salah satunya dengan membentuk PKM Center untuk melayani setiap keluhan PKM.

Mahasiswa FEB UB selain dibantu mencarikan tandatangan, juga dibantu dalam hal format dan keluhan pengunggahan proposal. PKM yang telah dibuat dikirim dalam bentuk softfile, dan akan dikoreksi oleh PKM Center. Hal ini dilakukan agar lebih efisien dan paperless.
Mengetahui bahwa FEB UB menjadi penyumbang proposal terbanyak se-Universitas Brawijaya, Dr. Muh. Khusaini, SE, M.Si. merasa bangga dan mengapresiasi semua pihak yang terlibat.
“Saya bersyukur dengan kontribusi dan kerja bareng semua pihak, FEB UB mampu mengumpulkan proposal PKM yang melebihi target. Saya berharap hal ini akan menjadi kultur akademik baru bagi mahasiswa FEB UB dan saya berterimakasih atas support dari teman-teman dosen, jurusan, pimpinan, dan juga adik-adik mahasiswa. Semoga FEB makin berprestasi ke depan”paparnya.

MALANG – Lagi, mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya harumkan almamater dikancah nasional. Kali ini Ahmad Miskatul Qulub (FEB 2017), bersama Anang Prayitno dan Bahrul Amiq (FAPET 2017) berhasil meraih juara 1 dalam ajang Ideanation di IPB Bogor.

Dengan mengangkat ide berupa antibiotik herbal untuk ayam, mereka berhasil mengalahkan peserta dari Binus, ITS, IPB, UI, UGM, dan perguruan tinggi lainnya. Ideanation merupakan kompetisi business plan tingkat nasional yang diadakan oleh Sekolah Bisnis IPB.

Laki-laki yang kerap disapa Amiq menceritakan bahwa idenya muncul karena banyaknya masyarakat yang menggunakan hidronik sintetik untuk ayam agar terhindar dari penyakit. “padahal antibiotik sintetik itu dilarang”ujarnya.

Disisi lain terdapat bahan-bahan organik yang bisa menjadi alternatif pengganti seperti kombinasi bekicot dan daun-daun, yang aman untuk ayam dan konsumen. Sehingga muncul ide membuat antibiotik herbal.
Amiq mengaku senang dan berharap bisa terus berkarya. “Tetap semangat dan terus berkarya untuk Indonesia”ujarnya.

Brawijaya Accounting Fair 2019 merupakan sebuah acara yang diselenggarakan oleh Himpunan Mahasiswa Akutansi merupakan salah satu agenda besar himpunan dalam pelaksanaan olimpiade akuntasi yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang.  Acara ini diselenggarakan pada 23-25 Oktober 2019. Fachmi Fahrizal selaku Kordinator Divisi Acara BAF 2019 menyatakan bahwa acara kali ini terhitung sukses dan lancar. “Meskipun tetap ada beberapa kekurangan kami bisa mengatasinya dengan segera”, ujar Fahmi.

Acara yang telah terlaksana selama 21 tahun ini memiliki beberapa rangkaian diantaranya adalah kegiatan pre event, seminar nasional, olimpiade, galla dinner, dan field trip. Acara pre event dilangsungkan dalam bentuk kegiatan social yang dilaksanakan di Yayasan Kasih Ibu dengan sosialisasi pembuatan origami berbentuk Kincir Angin. Selanjutnya Seminar Nasional yang diadakan menggundang beberapa pakar didalamnya. Dengan tema” Artificial Intelegence: Lawan atau Kawan Bagi Profesi Akutansi”. Adapun pemateri yang hadir untuk mengisi seminar tersebut adalah Dr. Ancela Anitawati Hermawan, MBA., CA., ACMA., CGMA, selaku Ketua Jurusan Akutansi Univeritas Indonesia dan Prof. Dr. Sri Mulyani, Ak., CA selaku Kepala Bagian Kurikulum Ikatan Akuntan Indonesia.

Ada 4 tim yang berlaga pada event ini diantaranya adalah Trisakti School Menejemen, Universitas Surabaya, Universitas Tadulako, Universitas Sebelas Maret, Universitas Katolik Widya Mandala, Universitas Tarumanegara, STIE Malang Kucecwara, dan Universitas Merdeka.

Acara Galla Dinner diadakan di Ballrom Same Hotel Malang. Acara ini juga berlangsung pembagian hadiah bagi para juara. Selanjutnya peserta keesokan harinya melakukan city tour ke beberapa kawasan menarik di Malang Raya. (fz)

TERBENTUKNYA Kabinet Indonesia Maju membuka optimisme publik terhadap kemajuan Indonesia di tengah kerasnya tantangan yang ada. Hadirnya sejumlah nama baru dari kalangan profesional dalam kabinet dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni, tak terkecuali di Kementerian BUMN.
Bukan hal yang mudah bagi Menteri BUMN yang baru untuk mengelola setidaknya 142 perusahaan BUMN di tanah air. Sejumlah pekerjaan rumah yang tak mudah telah menanti formula baru dari Menteri BUMN untuk mampu menjadikan BUMN tumbuh sehat dan berdaya saing.

Dibalik banyaknya sorotan publik terhadap beberapa kasus perusahaan BUMN yang merugi, tak dapat dipungkiri bahwa kontribusi BUMN terhadap APBN cukup besar, meskipun bukan pula dominan. Pada tahun 2018, data menunjukkan bahwa kontribusi BUMN terhadap APBN dari deviden dan pajak sebesar 21,73% dari total pendapatan APBN.

Membandingkan kinerja BUMN Indonesia dengan negara lainnya, untuk pertama kalinya dalam sejarah sejak Reformasi 1998, BUMN Indonesia di tahun 2018 lebih unggul dibandingkan BUMN Malaysia. Laba BUMN Indonesia pada tahun 2018 sebesar Rp188 triliun, tumbuh 1,08% dibanding 2017.

Sebaliknya, kinerja Khazanah atau BUMN Malaysia di 2018 justru mengalami penurunan, di mana pada tahun tersebut untuk pertama kalinya mencatatkan kerugian RM6,3 miliar atau sekitar USD1,5 miliar atau dalam rupiah berarti rugi Rp21 triliun. Penurunan kinerja BUMN Malaysia tersebut akibat dinamika bisnis dan daya saing global yang cukup memberikan tekanan di berbagai bidang.

BUMN yang Merugi
Tak sedikit berbagai kasus perusahaan BUMN yang menjadi sorotan publik. Sepanjang semester I-2019, beberapa BUMN mengalami empat permasalahan keuangan perusahaan.

Ironisnya, BUMN tersebut berasal dari sektor yang berbeda yakni jasa transportasi, manufaktur, jasa logistik dan keuangan. Hal tersebut menunjukkan bahwa sejatinya tidak ada isu spesifik di satu industri yang membuat kinerja keuangan empat BUMN tersebut mengalami masalah.

Garuda Indonesia (GIAA) yang merupakan salah satu emiten penerbangan BUMN yang belakangan menjadi perbincangan publik karena kasus penyajian laporan keuangan tahun buku 2018 yang tak sesuai dengan standar akuntansi dan hasil restatement laporan keuangan tahun buku 2018 tersebut menunjukkan bahwa Perusahaan Garuda Indonesia mengalami kerugian.

Selanjutnya, yang kini paling hangat menjadi sorotan publik adalah nasib Krakatau Steel (KRAS). Perusahaan baja milik negara ini terus didera persoalan.

Krakatau Steel mengalami kerugian selama tujuh tahun berturut-turut hingga utang menggunung menjadi bayang-bayang buruk bagi Krakatau Steel. Berdasarkan laporan keuangan KRAS 2018, tercatat utang mencapai USD2,49 miliar, naik 10,45% dibandingkan 2017 sebesar USD2,26 miliar.

Alasan ideologi lahirnya BUMN tak lain merupakan interpretasi dari kalimat yang tertuang dalam Pasal 33 UUD 1945 ayat (2) dan ayat (3). Negara secara eksplisit telah diamanatkan oleh konstitusi untuk wajib menjaga dan mengelola kekayaan alam serta cabang-cabang produksi yang penting demi kemakmuran bangsa.

Sebagai pelaku ekonomi, pada dasarnya BUMN tidak berbeda dengan swasta. Hanya kepemilikannya yang sebagian besar dimiliki negara yang ditujukan untuk kemakmuran bangsa sebagaimana amanat dalam UUD 1945.

Sehingga, merujuk pada Undang-Undang BUMN Nomor 19 tahun 2003 yang menyebutkan bahwa tugas BUMN tidak serta merta hanya bermotif komersial, namun juga bisa mendapatkan tugas dari pemerintah yang sifatnya melayani kepentingan umum atau Public Service Obligation (PSO). Dua peran yang dimiliki oleh BUMN tersebut memaksa BUMN harus memijakkan kaki pada dua sisi yang bisa dikatakan kontradiktif.

Sebagai badan usaha yang memiliki peran ganda, BUMN memiliki kompleksitas permasalahan atau tantangan tersendiri yang lebih kompleks dari swasta. Banyak kondisi yang memengaruhi kinerja BUMN yang membedakannya dengan swasta. Jerat birokrasi, politisasi, dan regulasi yang rumit masih menjadi tantangan tersendiri bagi BUMN untuk dapat menjalankan bisnisnya.

Bilamana perusahaan swasta mengedepankan kecepatan dan keberaniannya dalam dalam berbagai prosedur yang membelenggu, lain halnya dengan pengelolaan sebagian besar BUMN yang hingga kini masih mengedepankan perilaku sebagai budget maximizer yang menjadi ciri khas perilaku birokrasi. Hal tersebut kontradiktif dengan prinsip usaha di perusahaan swasta pada umumnya yang justru mengutamakan efisiensi.

Selanjutnya, memiliki aset yang sangat besar menjadikan BUMN rentan diintervensi oleh kepentingan politik di dalamnya. Hingga kini, intervensi dari pemangku kepentingan terhadap berbagai keputusan strategis dalam diri BUMN masih sulit dihindari. Padahal, sebagai benteng ekonomi nasional dan alat milik negara, seharusnya BUMN bisa dikelola dengan tata kelola yang baik dan profesional agar dapat tumbuh lebih baik dan berdaya saing.

Kompleksitas regulasi yang ada dalam BUMN juga menjadi tantangan yang tak mudah bagi BUMN dalam mengelola bisnisnya. Selain tunduk pada Undang-Undang BUMN, perusahaan negara tersebut juga dituntut mengikuti berbagai undang-undang lainnya yang mengikat dalam menjalankan bisnisnya.

Begitu banyaknya aturan yang mengikat BUMN juga menyebabkan BUMN tidak memiliki level of playing field yang sama dengan swasta. BUMN tidak memiliki ruang gerak yang bebas dan leluasa dalam hal bersaing dengan swasta. Padahal perilaku enterpreuner yang cepat dan sigap dalam memutuskan dan menjalankan suatu rencana bisnis mutlak diperlukan dalam persaingan global.

Mengurai berbagai permasalahan dalam BUMN bukan hal yang mudah. Namun, memilih jalan pintas melalui privatisasi juga bukanlah solusi yang bijak bagi masing-masing sektor BUMN yang bermasalah. Pemerintah perlu mempertimbangkan secara matang dampak yang diakibatkan oleh privatisasi pada setiap perusahaan yang menghadapi masalah.

Sejatinya, privatisasi tidak semanis apa yang digambarkan. Sekilas masyarakat luas dilibatkan dalam kepemilikan BUMN, tetapi kepemilikan tersebut mempunyai makna khusus yaitu investor.

Hal tersebut akan menjadi kontradiktif dengan dengan amanat UUD 1945 yang menjadi alasan lahirnya BUMN di Indonesia. Privatisasi secara langsung dapat semakin membuka peluang bagi sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak juga ikut dilepas dan kemudian diambil alih oleh investor, terutama investor asing.

Memperbaiki kinerja BUMN melalui transformasi BUMN masih dan harus tetap dilakukan. Transparansi dan efisiensi menjadi kata kunci perbaikan BUMN. Perusahaan pelat merah tersebut perlu terus didorong untuk lebih efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Candra Fajri Ananda
Dosen dan Guru Besar FEB Universitas Brawijaya